Perdebatan publik terkait besarnya alokasi anggaran hiba dan bantuan sosial padaAPBD Ponorogo 2013, diduga terkait dengan kepentingan elite dalam kontestasi politik tahun2014. Dengan teori ekonomi politik terutama siklus politik anggaran model Rogoff dan Sibert(1988) yang menegaskan bahwa pemilih lebih memilih politisi dan membentuk ekspektasirasional mengenai kemampuan incumbent terkait hasil kebijakan fiskal, penelitian iniberusaha mendiskripsikan bagaimana siklus politik anggaran di kabupaten Ponorogoterutama dalam kasus alokasi hiba dan bantuan sosial pada APBD tahun 2013, Datadihimpun dari dokumen, hasil observasi dan wawancara, serta diskusi terfokus denganinforman yang ditetapkan secara purposive, terutama dari unsur TAPD, Satker terkait, dananggota badan anggaran DPRD. Analisis data dengan teknik komparasi model interaktifmenyimpulkan bahwa alokasi anggaran hibah dan bantuan sosial pada ABPD Ponorogotahun 2013, terkait dengan kontestasi politik dalam pemilu tahun 2014. Pertimbangan alokasianggaran lebih pada faktor discretionary power eksekutif dan legislatif daerah. Pengelolaandana hiba dan bantuan sosial diliputi berbagai penyimpangan karena lemahnya mekanismepengelolaan anggaran. Modusnya berupa pemberian bantuan tanpa pengajuan, melebihialokasi, pemotongan bantuan, tidak adanya pertanggungjawaban, dan proposal atau bantuanfiktif. Ini terjadi karena adanya korupsi politik, yaitu ekspliotasi politik oleh eksekutif dan legislatif daerah dalam upaya memperoleh keuntungan politik tertentu. Akibatnya pengelolaan anggaran hiba dan bantuan sosial, jauh dari prinsip-prinsip transparansi danakuntabilitas yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan-udangan yang berlaku.